SISTEM PERADILAN PIDANA

Sebelum kita mendekati pengertian Sistem Peradilan Pidana, maka terlebuh dahulu kita membahas mengenai pengertian sistem itu sendiri. Dalam hal ini, sistem memiliki dua pengertian[1]. Pertama, sistem sebagai suatu jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukan kepada suatu struktur  yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pidana adalah suatu akibat/sanksi/hukuman yang diberikan kepada seorang terpidana karena telah melakukan suatu pelanggaran/kejahatan.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) merupakan suatu sistem/model/tatanan yang digunakan dalam penanggulangan pelanggaran/kejahatan yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau pembebasan (jika Hakim memutuskan tidak bersalah).

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana, bahwa Criminal Justice System adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana[2].

Dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut[3].

Istilah hukum acara pidana di satu pihak dengan Sistem Peradilan Pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkupnya. Dalam hal ini hukum acara pidana hanya mempelajari “hukum”, sedangkan Sistem Peradilan Pidana lebih luas cakupannya termasuk yang bukan hukum.

 

Tujuan Peradilan Pidana

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan.

Berbeda halnya dengan Tujuan Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Dan fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan Hakim, dan pelaksanaan putusan Hakim[4].

Berkaitan dengan tujuan peradilan pidana ini, Harry C. Bredmeire memandang bahwa tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya suatu kerjasama, dalam hal ini untuk mewujudkan tugasnya itu pengadilan membutuhkan tiga masukan (input), yaitu :

  1. Pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita akibat dari putusan tersebut.
  2. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan.
  3. Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk penyelesaian konflik.[5]

 

Asas-asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Berikut ini merupakan asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 :

  1. Perlakuan yang sama dimuka umum, tanpa diskriminasi apapun. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama[6] tidak ada pembedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu parbedaan warna kulit, agama/keyakinan, kaya atau miskin, dll namun realitas memperlihatkan hal yang berbeda akan hal ini.
  2. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Disini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (penjelasan umum butir 3c KUHAP). Asas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang sekarang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. Sebagai tuntutan ganti rugi disini diatur dalam pasal 95 KUHAP, dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHAP.
  4. Hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal ini untuk memenuhi kepentingan pembelaan diri atas tindakan pidana yang disangkakan, terdakwa diberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun dari beberapa faktor yang ada pada saat ini menjadi penghambat terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang merata. Dan yang terlihat pada beberapa kasus, kehadiran seorang pengacara sebagai mitra dari tersangka, realitas menunjukan bahwa pengacara justru dianggap mempersulit pemeriksaan suatu perkara oleh aparat penegak hukum. Padahal adanya pengacara adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil.
  5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Dalam asas ini menuntut keberadaan terdakwa pada proses peradilan hingga putusan pengadilan dibacakan, dan tidak boleh diwakili oleh siapapun. Terkecuali pada tindak pidana subversi.
  6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana. Asas peradilan bebas ini melingkupi asas lainnya, yakni: cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, tidak memihak. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit, acaranya yang jelas, mudah dimengerti, biaya ringan yang dapat dipikul oleh rakyat.
  7. Peradilan yang terbuka untuk umum. Disini masyarakat termasuk pers dapat hadir, menyaksikan dan meliput jalannya persidangan. Dan apabila proses peradilan dalam pengadilan itu tertutup untuk umum, maka putusan yang ditetapkan oleh Hakim menjadi tidak sah. Keputusan Hakim dapat menjadi sah dalam proses persidangan tertutup apabila dalam pembacaan putusan perkaranya terbuka untuk umum. Penetapan Hakim mengenai persidangan  tertutup untuk umum tidak dapat dibanding, meskipun putusan perkaranya dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pertimbangan menetapkan suatu sidang dinyatakan tertutup seluruhnya atau sebagian untuk umum diserahkan sepenuhnya kepada Hakim.
  8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada Undang-Undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa segala tindakan kepolisian yang mempergunakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni Nellum dellictum nula poena sine previa lege poenali)[7].
  9. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.  Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHAP.
  10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Disini tugas Hakim pengawas dan pengamat inilah untuk mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu terlihat hasil baik buruknya pada diri terpidana masing-masing. Dan Hakim tersebut harus ikut serta dalam mempertimbangkan apakah seorang terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Kedua tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan dan menetapkan pemasyarakatan terpidana dalam rangka proses peradilan pidana[8].

Dalam kenyataan praktik peradilan pidana di Indonesia, sepuluh asas tersebut telah dikikis sehingga yang tampak pada saat ini adalah retorika mengenai asas-asas, bukan lagi realita dari asas-asas tersebut.

 

Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia Menurut KUHAP dan Realitasnya di Lapangan dari Hasil Penelitian[9]

NO.

MENURUT KUHAP

REALITASNYA

1.

Setelah perkara masuk ke PN kemudian Hakim menentukan hari sidang dilakukan dengan lisan memakai bahasa Indonesia (Pasal 153 ayat 1) Tidak semua terdakwa mengerti bahasa Indonesia. Terkadang terdakwa menggunakan bahasanya yang kebanyakan bahasa daerah. dalam hal terdakwa menggunakan bahasa daerah, pihak pengadilan tidak menyediakan penerjemah bahasa.

2.

Kemudian Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat 3) Asas ini tidak sepenuhnya diterapkan. Hal ini dapat diketahui dari tindakan aparatur pengadilan yang mengeluarkan penulis sewaktu penelitian dari di PN Karawang, dan menanyakan identitas.

3.

Hakim memerintahkan supaya terdakwa dihadapkan dalam keadaan bebas (Pasal 154 KUHAP) Kenyataan telah menunjukan banyak terdakwa yang di hadapkan dalam keadaan tidak bebas, terdakwa di belenggu oleh para Jaksa dan para aparatur pengadilan lainnya, salah satunya dengan didampingi oleh oleh aparatur kepolisian lengkap dengan persenjataannya.

4.

Hakim menanyakan kepada terdakwa tentang identitas terdakwa (Pasal 155 ayat 1) Untuk mempersingkat waktu sidang, karena banyaknya penumpukan perkara, kadang identitas para terdakwa tidak di pertanyakan.

5.

Berdasarkan Pasal 155 ayat 2 A, Hakim memerintahkan kepada JPU untuk membacakan surat dakwaan. Dalam pembacaan surat dakwaan ini, banyak Jaksa yang tidak lengkap membacakannya, ada yang dipersingkat, ada yang cepat, terburu-buru. Sehingga substansi dari dakwaan ini tidak terpenuhi.

6.

Kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa, “apakah saudara mengerti?” (Pasal 155 ayat 2 B) Ada hakim yang mengatakan, “sudahyah paham tidak perlu dipertanyakan lagi”. Ada juga yang mengatakan “bagaimana apakah ada yang perlu dipertanyakan?”

7.

Setelah pembacaan surat dakwaan, dalam Pasal 156 KUHAP disebutkan bahwa apabila terdakwa atau penasehat hukumnya setelah mendengarkan serat dakwaan berhak untuk mengajukan keberatan (Eksepsi) Bagi terdakwa yang  tidak didampingi oleh penasehat hukum, maka tidak ada acara eksepsi, sedangkan bagi terdakwa yang memakai penasehat hukum, eksepsi hanya dilakukan oleh pengacara agar di lihat saja. Eksepsinya asal-asalan. Biasanya eksepsi ini dapat dinikmati oleh terdakwa yang punya saja. Jika dalam hal ini ada eksepsi, maka semua tahapan dalam hukum acara pidana dapat dilewati, akan tetapi jika tidak ada eksepsi maka acaranya langsung pada tuntutan.

8.

Berdasarkan KUHAP Pasal 159 ayat (1) meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir. Saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan satu sama lainnya sebelum memberikan keterangan dimuka sidang. Hal ini untuk menghindarkan agar mereka jangan sampai pengaruh-mempengaruhi,  sehingga keterangan mereka tidak lagi diberikan secara bebas. Batas pemisah antara saksi yang satu dengan yang lainnya sangatlah tipis, dalam kenyataannya terkadang saksi satu dengan yang lainnya tidak dipisahkan.

9.

Hakim ketua sidang untuk menjernihkan persoalan yang timbul dalam sidang pengadilan dapat meminta keterangan ahli, dan dapat juga  minta diajukan bahan baru oleh yang berkepentingsn, berdasarkan Pasal 180 ayat (1). Apabila dari hasil keterangan ahli ini penasehat hukum terdakwa berkeberatan, maka hakim dapat mengadakan penelitian ulang. Hakim yang karena jabatannya juga dapat meminta untuk diadakan penelitian ulang. Realitas menunjukan tidak semua pemeriksaan terdapat pemeriksaan ahli. Adanya pemeriksaan ini hanya berlaku bagi kelas-kelas atas saja, sementara pemeriksaan bagi kelas bawah di lewati begitu saja.

10.

Dalam ketentuan pasal 181 ayat 1 ditentukan bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa kenal akan barang bukti tersebut, juga kepada saksi hakim memperlihatkan barang bukti tersebut. Terkadang barang bukti yang di maksud tidak di perlihatkan kepada terdakwa, ddengan alasan barang bukti tersebut susah untuk  di bawa ke ruang pengadilan, ada juga yang mengatakan barang buktinya dikembalikan kepada pemiliknya.

11.

Apabila menurut pertimbangan majelis hakimpemeriksaan atas diri terdakwa dan para saksi telah cukup, maka kepada penuntut umum dipersilahkan menyampaikan tuntutannya (requisitoir). Dalam tuntutannya tersebut, penuntut umum menguraikan segala sesuatu selama berlangsung pemeriksaan dan atas pemeriksaan tersebut dakwaannya terbukti atau tidak. Dari hal terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan, kemudian penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya. Dalam realitasnya yang biasanya di alami oleh terdakwa kelas bawah acara tuntutan ini merupakan acara yang paling singkat. Bagi terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum acara ini kemudian dilanjutkan dengan pledoi, dan sampai duplik. Akan tetapi bagi terdakwa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, acaranya selesai sampai pada tuntutan saja.

[1] Ibid, hlm 29.

[2] Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Putra Bardin, 1996., hlm 33

[3] Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung: Remedja Karya, 1988., hlm 68

[4] Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004., hlm 83

[5] Achmad Ali, Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta : BP Iblam, 2004., hlm 12-14.

[6] Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004., hlm 85

[7] Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Widya Padjajaran, 2009., hlm 74.

[8] Ibid 75.

[9] Ibid 317-319

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s